Keberadaan PKS sebagai partai koalisi pro pemerintahan dengan menginginkan kenaikan harga BBM di tanggal 1 April 2012 kemarin, telah menuai gejolak yang luar biasa dalam lingkaran partai koalisi. Bagaimana tidak? PKS telah berani mengingkari sebuah koalisi yang di bangun rezim SBY dalam mengambil kebijakan kenaikan BBM. Sehingga melahirkan gejolak politik bola liar antara PKS dengan partai koalisi. Mengingat PKS berani melakukan politik berseberangan dengan partai koalisi pada rezim sang penguasa.
Masalah kenaikan harga BBM, telah menyisakan sejumlah politik yang memanas di gedung parlemen, apalagi PKS berseberangan dengan partai Koalisi, padahal secara teori PKS merupakan partai gabungan koalisi sejak awal dalam memperjuangkan kemenangan SBY di pilihan presiden 2009 kemarin, tetapi di tengah perjalanan PKS dengan lantang memposisikan diri sebagai penentang kebijakan rezim SBY dalam menaikkan harga BBM.
Sikap PKS menolak kebijakan partai koalisi, bukan tanpa alasan dalam mengambil sikap, tetapi PKS menganggap, bahwa kenaikan harga BBM merupakan salah satu kebijakan yang bertentangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kenaikan harga BBM malah akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat kecil. Inilah pokok pikiran PKS dalam mengambil sikap menentang kenaikan harga BBM.
Memang di akui dalam kontrak politik. PKS sudah sepatutnya mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan sikap mengenai kenaikan BBM, sebab PKS merupakan partai koalisi dari penguasa, tetapi PKS malah dengan tegas menolak keberadaan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Sehingga sikap yang di ambil PKS berbuntut panjang sampai hari ini, tentu sikap PKS akan menjadi sorotan publik tentang keberadaan PKS dalam koalisi di parlemen.
Lalu muncul sebuah pertanyaan sederhana, apakah PKS akan tetap dalam koalisi yang di bangun rezim SBY atau PKS akan keluar dari partai koalisi penguasa? Sebagian rumor yang beredar tentang PKS dalam mengambil sikap yang bersebarangan dengan partai penguasa, berkehendak dari sebagian anggota koalisi yang merasa di bohongi dari sikap PKS dalam mengambil kebijakan atas kenaikan BBM, agar segera mungkin PKS meninggalkan kursi kementerian dan mengundurkan diri dalam koalisi partai yang di bangun dalam lingkaran rezim SBY.
PKS menunggu kebijakan dari rapat SBY dalam menyikapi tentang sikap yang di ambil PKS dalam menolak kenaikan BBM. Kalau SBY mengambil kebijakan dengan mengeluarkan PKS dalam wadah partai koalisi. Maka secepat mungkin PKS akan hengkang dari partai koalisi ala SBY dan segera mungkin PKS menarik 3 menteri yang di titipkan dalam lingkaran pemerintahan SBY.
Bola liar politik tentang PKS yang akan di depak dari partai koalisi, apabila SBY melakukan tindakan mengeluarkan PKS, ternyata membawa berkah bagi partai Golkar. Mengingat 3 kursi menteri di prediksi akan jatuh menjadi hak milik partai Golkar di saat PKS menarik 3 menteri di kabinet SBY, apalagi di prediksi Golkar telah lama mengincar 3 kursi PKS di kabinet SBY saat ini.
Memang kenaikan BBM yang di rencanakan pada tanggal 1 April 2012, telah mengalami kegagalan kenaikan. Karena salah satu sebab kegagalan kenaikan BBM di sebabkan PKS berseberangan dengan kebijakan partai koalisi. Inilah penyebab utama kegagalan kenaikan harga BBM. Sehingga membawa geram dari partai koalisi yang merasa di hianati PKS dalam mengambi kebijakan tentang kenaikan BBM.
Nah! dari tulisan di atas, bahwa Kebijakan PKS dalam mengambil sikap yang berseberangan dengan partai koalisi pro kenaikan BBM, telah mengundang beragam pilitik bola liar, hingga sampai saat ini belum terjadi tiik temu atas membelotnya PKS dengan partai koalisi yang di bangun dalam lingkaran rezim SBY. Sungguh, Allah maha bijaksana segala.
Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)..................
Masalah kenaikan harga BBM, telah menyisakan sejumlah politik yang memanas di gedung parlemen, apalagi PKS berseberangan dengan partai Koalisi, padahal secara teori PKS merupakan partai gabungan koalisi sejak awal dalam memperjuangkan kemenangan SBY di pilihan presiden 2009 kemarin, tetapi di tengah perjalanan PKS dengan lantang memposisikan diri sebagai penentang kebijakan rezim SBY dalam menaikkan harga BBM.
Sikap PKS menolak kebijakan partai koalisi, bukan tanpa alasan dalam mengambil sikap, tetapi PKS menganggap, bahwa kenaikan harga BBM merupakan salah satu kebijakan yang bertentangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan kenaikan harga BBM malah akan membawa kerusakan ekonomi masyarakat kecil. Inilah pokok pikiran PKS dalam mengambil sikap menentang kenaikan harga BBM.
Memang di akui dalam kontrak politik. PKS sudah sepatutnya mengikuti kebijakan pemerintah dalam menentukan sikap mengenai kenaikan BBM, sebab PKS merupakan partai koalisi dari penguasa, tetapi PKS malah dengan tegas menolak keberadaan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM. Sehingga sikap yang di ambil PKS berbuntut panjang sampai hari ini, tentu sikap PKS akan menjadi sorotan publik tentang keberadaan PKS dalam koalisi di parlemen.
Lalu muncul sebuah pertanyaan sederhana, apakah PKS akan tetap dalam koalisi yang di bangun rezim SBY atau PKS akan keluar dari partai koalisi penguasa? Sebagian rumor yang beredar tentang PKS dalam mengambil sikap yang bersebarangan dengan partai penguasa, berkehendak dari sebagian anggota koalisi yang merasa di bohongi dari sikap PKS dalam mengambil kebijakan atas kenaikan BBM, agar segera mungkin PKS meninggalkan kursi kementerian dan mengundurkan diri dalam koalisi partai yang di bangun dalam lingkaran rezim SBY.
PKS menunggu kebijakan dari rapat SBY dalam menyikapi tentang sikap yang di ambil PKS dalam menolak kenaikan BBM. Kalau SBY mengambil kebijakan dengan mengeluarkan PKS dalam wadah partai koalisi. Maka secepat mungkin PKS akan hengkang dari partai koalisi ala SBY dan segera mungkin PKS menarik 3 menteri yang di titipkan dalam lingkaran pemerintahan SBY.
Bola liar politik tentang PKS yang akan di depak dari partai koalisi, apabila SBY melakukan tindakan mengeluarkan PKS, ternyata membawa berkah bagi partai Golkar. Mengingat 3 kursi menteri di prediksi akan jatuh menjadi hak milik partai Golkar di saat PKS menarik 3 menteri di kabinet SBY, apalagi di prediksi Golkar telah lama mengincar 3 kursi PKS di kabinet SBY saat ini.
Memang kenaikan BBM yang di rencanakan pada tanggal 1 April 2012, telah mengalami kegagalan kenaikan. Karena salah satu sebab kegagalan kenaikan BBM di sebabkan PKS berseberangan dengan kebijakan partai koalisi. Inilah penyebab utama kegagalan kenaikan harga BBM. Sehingga membawa geram dari partai koalisi yang merasa di hianati PKS dalam mengambi kebijakan tentang kenaikan BBM.
Nah! dari tulisan di atas, bahwa Kebijakan PKS dalam mengambil sikap yang berseberangan dengan partai koalisi pro kenaikan BBM, telah mengundang beragam pilitik bola liar, hingga sampai saat ini belum terjadi tiik temu atas membelotnya PKS dengan partai koalisi yang di bangun dalam lingkaran rezim SBY. Sungguh, Allah maha bijaksana segala.
Salam dari kami Jejaring sosial kiber (www.kitaberbagi.com)..................
